Penyediaan Perlengkapan Penting

Di sisi produksi, bentuk lain intervensi negara dalam kekuatan pasar, menurut pendapat Ibnu Taymiya, adalah penyediaan barang-barang kebutuhan pokok.

Kekuatan pasar tidak boleh dibiarkan beroperasi bebas di sektor produksi jika gagal menyediakan barang-barang yang dianggap penting bagi masyarakat.

Dalam hal ini, beliau menjelaskan, “Mungkin masyarakat membutuhkan industri dari individu-individu tertentu, misalnya kebutuhan masyarakat akan pertanian, tenun, dan bangunan, kecuali jika warga mengimpor cukup untuk kebutuhan mereka, mereka akan membutuhkan seseorang untuk menenun kain mereka.”

Dengan menggunakan pendekatan pendidikan, beliau menyatakan bahwa memulai dan mengoperasikan industri-industri ini adalah kewajiban kolektif, fardh kifayah, bagi individu-individu yang mampu di masyarakat, karena kesejahteraan masyarakat tidak lengkap kecuali industri-industri ini disediakan.

Sifat kewajiban ini adalah bahwa ketika seseorang melakukan tugas-tugas tersebut, yang merupakan tugas kolektif, maka tugas-tugas tersebut menjadi tanggung jawab pribadi individu tersebut, fardh ayn, terutama jika tidak ada orang lain yang mampu melakukannya.

Dalam pendekatan formal, ia menganggap negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa industri-industri ini tersedia ketika tidak ada individu yang bersedia melakukannya.

Dengan kata-katanya, “Jika orang membutuhkan pertanian, tenun, atau bangunan, tugas tersebut menjadi kewajiban yang mengikat bagi mereka yang mampu melakukannya, dan otoritas dapat menggunakan paksaan jika mereka menolak, dengan menetapkan tingkat upah yang adil”.

Oleh karena itu, peran negara bersifat ganda: (a) untuk mendorong mereka yang mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ini untuk mendirikan industri-industri ini secara sukarela dengan semua bantuan yang mungkin dari pemerintah yang dimotivasi oleh pengejaran keuntungan yang wajar, dan (b) ketika ini gagal, untuk menggunakan kekuatan yang cukup untuk memastikan bahwa individu-individu yang mampu terlibat dalam penyediaan kebutuhan-kebutuhan ini asalkan hal ini dilakukan tanpa eksploitasi individu melalui pembayaran upah yang adil kepada mereka (Holland, 1983).

Ibnu Taymiya telah menetapkan syarat yang jelas, jika negara mengambil peran tersebut: individu yang menyediakan layanan tidak boleh diberi wewenang untuk menuntut lebih dari nilai wajar dari masyarakat, dan masyarakat pun tidak boleh merugikan mereka dengan memberi mereka kurang dari nilai wajar atau pemerintah membayar mereka kurang dari upah yang wajar.

Intervensi negara harus dilihat dalam kondisi umum bahwa kekuatan pasar gagal menyediakan barang-barang kolektif ini bagi masyarakat.