Islam dan Keadilan Sosial

Kebohongan berkedok kebenaran

Di antara mukjizat manusia yang diciptakan Allah sebagai Ahsan al-Taqwim atau cetakan terbaik adalah bahwa ia jarang tertarik pada kebohongan terang-terangan dan godaan yang terbuka. 

Kebenaran abadi tentang naluri manusia adalah bahwa setiap tindakan kebodohan dan kesalahan yang didorong untuk dilakukannya terutama disebabkan oleh slogan-slogan yang menyesatkan atau kedok yang menipu di mana godaan disajikan kepadanya oleh Setan dan para pengikutnya.

Tipuan Pertama: kapitalisme dan demokrasi sekuler

Iblis telah menipu umat manusia di masa lalu dengan mengangkat kapitalisme dan demokrasi sekuler atas nama 'kebebasan' dan 'liberalisme'. 

Orang-orang kemudian percaya bahwa, jika ada obat mujarab untuk penyakit yang dihadapi umat manusia, itu dapat ditemukan dalam sistem kapitalisme dan demokrasi sekuler sebagaimana berkembang di Barat. 

Namun, orang-orang mulai menyadari bahwa sistem-sistem ini sebenarnya bertanggung jawab atas banyaknya ketidakseimbangan, tirani, dan penindasan yang melanda bumi.

Tipuan Kedua: keadilan sosial dan komunisme

Iblis melancarkan penipuan lain dengan kedok ‘keadilan sosial’ dan ‘komunisme.’ 

Dengan kedok tipu daya ini, upaya sedang dilakukan untuk membangun sistem tirani dan eksploitasi yang lain. 

Sistem baru ini telah berhasil mencekik sejumlah negara yang tertipu dan percaya bahwa sistem ini adalah obat mujarab untuk semua masalah sosial, politik, dan ekonomi mereka.

Kepatuhan intelektual seorang Muslim modern

Umat ​​Islam diberkahi dengan petunjuk abadi dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk membimbing umat manusia dalam semua aspek kehidupan dan melindungi mereka dari jebakan setan. 

Sayangnya, mereka umumnya tidak menyadari hal ini dan menjadi bagian dari intelektualisme kolonial dan perbudakan peradabannya. 

Keinginan mereka adalah agar Islam selalu mengikuti 'isme' yang mereka anggap penting untuk kemajuan dan perkembangan mereka sehingga Islam tidak disamakan dengan paham kegelapan. 

Inilah sebabnya mengapa upaya yang dilakukan sebelumnya untuk menetapkan liberalisme, kapitalisme, dan demokrasi sekuler sebagai sesuatu yang sangat Islami kini dialihkan untuk membuktikan bahwa konsep keadilan sosial dalam Islam sama persis dengan yang ditemukan dalam sosialisme dan komunisme.

Keadilan sosial dalam teori dan praktik

Izinkan saya mencoba menjelaskan makna sebenarnya dari keadilan sosial dan cara yang tepat untuk membangunnya sebagai sebuah sistem.

Hanya Islam yang menjamin keadilan sosial.

Izinkan saya memulai dengan menyatakan bahwa slogan ‘Islam juga merupakan pembawa obor keadilan sosial’ adalah salah. 

Pernyataan yang benar adalah: ‘Hanya Islam yang menjamin keadilan sosial!’ 

Sebagai Pencipta dan Pemelihara umat manusia, Allah memiliki otoritas tunggal untuk menentukan apa arti keadilan dan bagaimana keadilan dapat ditegakkan di antara manusia. 

Manusia tidak mampu menegakkan keadilan sendiri karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan manusia. 

Umat manusia tidak memiliki model pemerintahan yang sempurna kecuali yang diciptakan dan diwahyukan oleh Allah.

Keadilan sosial: tujuan sebelum Islam

Hal kedua yang harus diingat adalah bahwa keadilan bukanlah sekadar sifat yang dijunjung tinggi oleh Islam, melainkan, pada kenyataannya, tujuan Islam. 

Untuk menegakkan keadilan, seseorang hanya perlu menegakkan hukum Agama Kebenaran baik secara harfiah maupun secara spiritual secara keseluruhan.

Pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia

Setiap masyarakat manusia terdiri dari banyak individu. 

Setiap individu memiliki kepribadiannya sendiri, yang untuk pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan kesempatan yang tepat. 

Individu tidak dirancang untuk kelompok, tetapi kelompoklah yang harus melayani anggota-anggotanya secara individual. 

Oleh karena itu, mereka membutuhkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memuaskan tuntutan tubuh dan jiwa mereka.

Akuntabilitas pribadi

Setiap orang bertanggung jawab di hadapan Tuhannya, dalam kapasitas individu. 

Ia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan atas kesempatan, kemampuan, dan sumber daya yang diberikan kepadanya serta penggunaan yang telah dilakukannya untuk membangun karakternya dalam batasan yang telah ditetapkan.

Kebebasan individu

Kedua aspek ini – perkembangan kepribadian manusia di dunia ini dan pertanggungjawabannya di akhirat – menuntut agar individu memiliki kebebasan bertindak sepenuhnya. 

Tatanan sosial yang tidak memberikan kebebasan kepada individu akan berperan dalam mendistorsi dan mencekik kepribadiannya.

Lembaga-lembaga sosial dan wewenang mereka

Suatu masyarakat terdiri dari keluarga, klan, suku, komunitas, dan bangsa. 

Dalam berbagai bentuknya, semua lembaga sosial ini dibutuhkan untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk tumbuh dan mengembangkan kepribadiannya dengan bantuan, dukungan, dan perlindungan mereka. 

Namun, hal ini tidak dapat dicapai kecuali setiap lembaga tersebut memiliki kendali atas individu, dengan lembaga yang lebih besar memiliki pengaruh atas lembaga yang lebih kecil. 

Hal ini penting untuk mencegah individu dari kebebasan dan hak yang tak terkendali; hal ini juga tepat untuk memanfaatkan potensi mereka demi kesejahteraan bersama masyarakat secara keseluruhan. 

Dari sinilah muncul pertanyaan yang penuh teka-teki tentang peran yang diharapkan dimainkan oleh lembaga-lembaga sosial untuk menyelaraskan tuntutan yang bertentangan antara individu dan keseluruhan kolektif. 

Di satu sisi, tuntutan kemajuan manusia mengharuskan individu untuk memiliki kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya, yang akan membantunya membangun karakternya sesuai dengan bakat dan potensinya. 

Demikian pula, keluarga, klan, suku, dan berbagai kelompok lainnya juga harus memiliki kesempatan untuk menikmati kebebasan yang penting bagi bidang tindakan mereka masing-masing dalam lingkup yang lebih luas. 

Di sisi lain, tuntutan kemajuan dan perkembangan manusia juga menuntut agar keluarga memiliki kendali atas individu, suku dan klan atas keluarga, dan komunitas atas suku dan klan; di atas segalanya, negara harus memiliki kendali penuh atas setiap individu dan lembaga, untuk menjaga agar semuanya tetap terkendali, dan tidak membiarkan siapa pun melanggar batas-batasnya. 

Dengan demikian, keadilan sosial melibatkan perpaduan yang harmonis antara pengawasan dan kebebasan. 

Setiap individu, keluarga, klan, suku, dan bangsa harus memiliki tingkat kebebasan yang diinginkan di bidang masing-masing, sementara pada saat yang sama harus ada sistem pengawasan untuk menjaga agar semuanya tetap terkendali.

Kelemahan kapitalisme dan komunisme

Sama seperti sistem yang didasarkan pada teori-teori keliru tentang kebebasan pribadi, yang muncul setelah Revolusi Prancis, bertentangan dengan norma-norma keadilan sosial, demikian pula, atau bahkan lebih buruk dari itu, adalah ideologi komunisme yang sekarang diperkenalkan, yang sepenuhnya melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial. 

Kelemahan sistem lama adalah bahwa sistem tersebut membiarkan kebebasan individu yang tak terkendali untuk melampaui batas dan melanggar hak-hak orang lain, sementara sistem baru telah memberikan kekuasaan penuh kepada negara, hampir sepenuhnya menolak kebebasan individu, keluarga, klan, dan setiap lembaga sosial.

Komunisme: bentuk penindasan sosial terburuk

Komunisme sebenarnya adalah 'penindasan sosial' dalam bentuk terburuknya. 

Ini adalah sistem tirani negara yang memaksa, lebih buruk daripada yang pernah dialami umat manusia dalam sejarahnya. 

Tidak ada orang waras yang dapat menyebutnya 'keadilan sosial' jika membiarkan sekelompok kecil otokrat yang mementingkan diri sendiri merebut kekuasaan secara paksa, mengeksploitasi otoritas negara yang tidak terkendali, dan memaksakan kehendak mereka kepada rakyatnya, serta secara virtual mengubah seluruh negara menjadi negara polisi tanpa ruang untuk kebebasan pribadi. 

Secara hipotetis, anggaplah komunisme dapat memfasilitasi distribusi kekayaan yang adil – bahkan dalam kondisi tersebut, keadilan sosial tidak hanya berarti kesetaraan ekonomi. 

Setiap upaya untuk membangun kesetaraan ekonomi, betapapun tulus dan jujurnya, hanya dapat dibenarkan jika tidak dilakukan dengan mengorbankan kebebasan individu dan kebebasan pribadi, atau melibatkan penolakan hak asasi manusia dasar.

Keadilan dalam Islam

Dalam Islam, tidak ada ruang bagi individu atau kelompok mana pun untuk menciptakan konsep keadilan mereka sendiri bagi masyarakat. 

Hanya hak prerogatif Allah (swt) untuk mendikte kehendak-Nya kepada hamba-hamba-Nya, yang diikuti oleh Nabi (saw) dan para sahabatnya baik secara harfiah maupun secara spiritual. 

Di luar hukum ilahi, tidak ada batasan bagi siapa pun untuk mengungkapkan pandangannya. 

Islam menjamin hak asasi manusia fundamental setiap orang, dan dalam pemerintahan Islam, tidak ada tempat bagi seorang despot atau diktator yang bertindak sewenang-wenang.

Parameter kebebasan pribadi

Allah (swt) sendiri telah menetapkan batasan kebebasan seseorang dalam Islam. 

Seorang Muslim diharapkan untuk mengetahui dan mematuhi parameter yang telah ditentukan dengan jelas oleh Syariah, dalam hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya serta apa hak, kewajiban, dan batasannya. 

Semua ini telah dikodifikasi secara permanen dalam konstitusi suci Al-Qur'an dan Sunnah, yang tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh siapa pun. 

Menurut hukum kebebasan pribadi, yang dijamin oleh Konstitusi ini, tidak seorang pun berhak melanggar batasan yang ditetapkan untuk kebebasannya, dan tidak seorang pun diizinkan untuk menolak kebebasan seseorang yang dijamin oleh Hukum. 

Setiap orang wajib mematuhi aturan dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk peningkatan moral dan ekonomi masyarakat. 

Tidak seorang pun berwenang untuk memaksa orang lain melakukan lebih dari kewajibannya, kecuali jika ia bersedia melakukannya secara sukarela. Hal yang sama berlaku untuk masyarakat dan negara. 

Mereka wajib melaksanakan kewajiban mereka terhadap individu dan memberikan hak mereka sebagaimana individu wajib mematuhi hak-hak masyarakat dan negara. 

Jika Konstitusi ini ditegakkan sesuai dengan semangatnya yang sebenarnya, maka hal itu pasti akan mengarah pada terwujudnya tatanan sosial yang adil dan negara kesejahteraan yang ideal.

Prasyarat untuk pengalihan kekayaan

Islam hanya menyetujui tiga cara untuk mentransfer kekayaan kepada individu: (i) Wiratyah atau warisan; (ii) Hibah, atau hadiah; dan (iii) Kasb, atau penghasilan. 

Islam hanya mengizinkan penghasilan melalui cara yang halal, dan bahkan satu sen pun yang diperoleh melalui cara yang tidak halal adalah haram. 

Tidak ada individu atau lembaga yang berwenang untuk memberlakukan pembatasan apa pun terhadap penghasilan, baik untuk meningkatkannya melalui cara yang adil atau tidak adil, atau untuk membatasinya secara paksa jika jumlahnya besar. 

Namun, sumber penghasilan yang mencurigakan harus diperiksa oleh hukum, dan, jika diperoleh melalui cara yang tidak halal, pemerintah Islam berhak untuk menyitanya demi kepentingan nasional.

Pembatasan penggunaan kekayaan

Tidak seorang pun diberi kebebasan tanpa batas, bahkan untuk membelanjakan uang yang diperolehnya secara sah. 

Beberapa batasan hukum telah diberlakukan oleh Syariah untuk memastikan bahwa tidak seorang pun menyalahgunakan kekayaannya untuk merugikan masyarakat atau membelanjakannya dengan cara yang tidak sehat secara moral atau ekonomi. 

Islam pun demikian, memberlakukan pembatasan ketat terhadap pengeluaran berlebihan, hidup di luar kemampuan, dan pemborosan. 

Islam mengizinkan individu untuk menggunakan kelebihan uangnya untuk menghasilkan lebih banyak, asalkan ia mengikuti cara yang adil dan tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh Syariah.

Dalam pengabdian kepada masyarakat

Islam telah mewajibkan zakat agar mereka yang memiliki kelebihan uang melebihi batas yang ditentukan (Nisab) menggunakannya untuk melayani masyarakat. 

Sistem zakat yang dermawan ini sangat revolusioner sehingga, jika diperkenalkan di mana pun di dunia dan dana yang dihasilkan dibelanjakan secara bijaksana sesuai dengan perintah Al-Qur'an, tidak seorang pun akan kekurangan kebutuhan pokok hidup di sana.

Pemberantasan ketidakadilan

Islam mendorong niat baik dan saling pengertian antara tuan tanah dan petani-pekerja, pemilik pabrik dan buruh, agar mereka dapat menjalankan urusan mereka secara damai tanpa campur tangan hukum. 

Namun, dalam kasus ketidakadilan, pemerintah Islam secara hukum wajib untuk campur tangan dan membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan.

Nasionalisasi dan kepentingan publik

Jika tidak ada manajemen swasta yang memadai untuk menjalankan suatu industri atau perdagangan, pemerintah dapat mengambil alih demi kepentingan umum. 

Hal yang sama berlaku ketika suatu perusahaan swasta dijalankan dengan cara yang merugikan kepentingan nasional. 

Namun, Islam tidak mengizinkan nasionalisasi sebagai kebijakan negara. 

Islam tidak mengizinkan alat produksi dimonopoli oleh pemerintah dan negara menjadi satu-satunya pemilik tanah, pedagang, dan industrialis di negeri ini.

Penggunaan kas negara (Bayt al-Mal)

Bayt al Mal adalah Harta Ilahi sekaligus Harta Publik, tanpa seorang pun yang memiliki hak kepemilikan. 

Urusannya harus diurus melalui konsultasi dengan perwakilan publik. 

Semua penerimaan dan pengeluaran Kas Negara adalah amanah nasional yang sakral dan tunduk pada pengawasan dan akuntabilitas publik.

Masalah mendasar!

Kesimpulannya, jika keadilan sosial hanya diartikan sebagai keadilan ekonomi, lalu bagaimana dengan keadilan ekonomi yang ingin ditegakkan oleh Islam? 

Bukankah ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita? 

Mari kita renungkan secara serius masalah mendasar ini: Apa hambatan yang mencegah kita menegakkan hukum Syariah? 

Mengapa kita tidak dapat mendasarkan pemerintahan kita pada konstitusi Islam yang menjamin hak-hak dasar rakyat, kebebasan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi? 

Mengapa kita tidak dapat bangkit untuk memberikan kepada dunia model pemerintahan yang bebas dari ekstremisme kapitalisme dan komunisme?

Berbagi :